BUPATI LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK

BAB 2
Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB 3
Tugas, Fungsi Serta Susunan Organisasi
Pasal 3

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
e. pelaksanaan administrasi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
f. pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak terdiri dari :
1. Kepala Dinas
Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan dinas di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahan, kearsipan, penggandaan, pengelolaan aset, protokoler, organisasi, tata laksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan.;
Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  2. Mempunyai tugas tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang perencanaan, penyusunan keuangan, rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
  3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan aset.
  4. Mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan barang dan aset, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan, pengelolaan media komunikasi dan penyediaan konten, pelayanan informasi dan kapasitas mitra bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik.
Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :

  1. Seksi Pengelolaan Opini Publik
  2. Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Pengelolaan Opini Publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
  3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Pelayanan Informasi Publik
  4. Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Pelayanan Informasi Publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
  5. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  6. Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penyelenggaraan dan Pengelolaan E-Goverment

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi, pengembangan aplikasi, tata kelola dan keamanan informasi E-Goverment serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan E-Goverment.
Bidang Penyelenggaraan dan Pengelolaan E-Goverment, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :

  1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
  2. Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di Seksi Infrastruktur dan Teknologi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya
  3. Seksi Pengembangan Aplikasi
  4. Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan di Seksi Pengembangan Aplikasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  5. Seksi Tata Kelola dan Keamanan Informasi E-Goverment
  6. Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di Seksi Tata Kelola dan Keamanan Informasi E- Goverment serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Bidang Hubungan Media, Statistik Dan Persandian
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang hubungan media, statitik dan persandian serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang hubungan media, statistik dan persandian.
Bidang Hubungan Media, Statistik Dan Persandian, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Hubungan Media.
  2. mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan Hubungan Media serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
  3. Seksi Statistik.
  4. mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyelengaraan statistik sektoral, survai bidang sosial, bidang ekonomi, politik hukum dan ham serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  5. Seksi Persandian.
  6. mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengamanan sandi, hubungan komunikasi sandi, sandi dan prasarana, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang persandian serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas dan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Untuk lebih jelasnya mengenai :
Peraturan Bupati Landak No 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, dapat dilihat dibawah ini.

PERATURAN BUPATI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LANDAK NOMOR 71 TAHUN 2016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK (PERBUB NOMOR 71 TAHUN 2016